Connect with us

Uncategorized

Berpacu dengan Waktu Menguatkan Tentara Nasional Indonesia

Published

on

JARRAKPOS – Sabtu (09-11-2019) TSM Tidak ada penolakan dalam rencana kunjungan ke AS, maka mentahlah semua rumor argumen terduga soal Jenderal Prabowo Subianto selama ini, yang ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan RI periode 2019-2024. AS mempersilakan Prabowo Subianto berkunjung ke AS artinya no problem, clear.

Sejak ditunjuk jadi Menhan, Prabowo terlihat bergerak cepat menginventarisir dan menganalisis perkuatan alutsista TNI yang sedang menuju MEF jilid III tahun depan.

Kesibukan mantan Pangkostrad dan Wapang ABRI ini diikuti dengan release atau public relation yang giat mempublikasikan aktivitas Menhan. Ini menjadi sebuah bagian dari aktivitas, agar menjadi jelas untuk disampaikan ke publik. Dan itu sangat perlu.

Demikian juga statemen KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna yang menyampaikan kabar gembira bahwa TNI AU akan membeli 32 jet tempur F-16 Block 72 Viper dan sedang memproses pengadaan 11 jet tempur Sukhoi Su-35. Public relation diperlukan untuk memastikan kabar yang sebenarnya agar tidak menjadi rumor atau tanda tanya tanpa jawaban.

Publik selalu menanti kabar-kabar teranyar dari Kemenhan dan TNI.

Maka kabarilah dengan fikroh dan ghiroh komunikasi yang jelas dan terukur. Publik kita sejatinya menginginkan tentaranya kuat dan juga sejahtera. Maka setiap program yang dijalankan Kemenhan dan TNI selalu diikuti publik kita dengan semangat kebangsaan yang kuat.

Kemampuan leader diperlukan di Kementerian Pertahanan. Disamping ketegasan dan kemampuan berkomunikasi menjelaskan setiap program dan lain-lain untuk konsumsi publik. Penting juga dicatat jangan sampai ditanya wartawan apa dijawab apa alias gak nyambung.

Program Kemenhan kedepan ini sangat padat dan penuh dengan godaan. Mengelola anggaran tertinggi diantara kementerian yang ada, tahun depan angkanya mencapai 131 trilyun dan bisa bertambah lewat APBNP. Tentu banyak sales-sales alutsista yang menawarkan produk termasuk juga keikutsertaan pemerintahnya.

Pengadaan sejumlah alutsista buatan AS tidak terlepas dari diplomasi perdagangan RI. Dalam rangka mengamankan fasilitas kelonggaran bea masuk atas sejumlah produk ekspor Indonesia ke AS. Kita juga surplus perdangangan dengan AS yang nilainya milyaran dollar.

Maka salah satu jalan keluarnya adalah membeli sejumlah alutsista buatan AS seperti F-16 Viper, C-130J Super Hercules, AH-64E Apache Guardian dan CH-47F Chinook.

Indonesia sedang membutuhkan berbagai jenis alutsista tiga matra untuk memperkuat benteng pertahanannya. Semua sedang berpacu dengan waktu.

Tidak hanya dengan AS, kita juga sudah dan sedang membeli sejumlah alutsista dengan Rusia dan Korsel. Dengan Rusia sedang diproses pengadaan 22 tank amfibi BMP-3F dan 23 panser amfibi BT3F.

Dengan Korsel sedang dikerjakan pembuatan tiga kapal selam Changbogo Class. Sebelumnya juga kita sudah menerima tiga kapal selam sejenis dengan metode transfer teknologi. Juga sedang berlangsung program kerjasama pembuatan jet tempur Gen 4.5 KFX/IFX yang sudah berjalan sejak tahun 2012.

Perkuatan angkatan laut, ini yang masih kurang greget. Perlu disegerakan kontrak pengadaan kapal perang striking force minimal kelas frIgat dan atau perusak kawal rudal yang dikenal dengan proyek PKR-10514.

Untuk kapal perang jenis Kapal Cepat Rudal (KCR) dan Kapal Patroli Cepat (KPC) tidak jadi soal. Galangan kapal nasional kita sudah mampu membuat sebanyak apapun yang dipesan. Termasuk kapal perang jenis LST (Landing Ship Tank),LPD (Landing Platform Dock) dan BCM (Bantu Cair Minyak).

Angkatan laut kita sangat perlu kapal perang jenis destroyer, agar jika sekali waktu (bisa saja kan) ketemu dengen destroyer China di Laut China Selatan tidak kalah mental. China tidak mengklaim Natuna tetapi perairan ZEE Natuna masih tumpang tindih. ZEE kita jelas sah dan diakui internasional. Sementara ZEE yang diklaim si lidah naga baru sebatas klaim, belum sah.

Hot spot yang perlu perhatian ekstra adalah Natuna. Kedepan ini bisa saja pecah pertempuran sporadis di kawasan itu yang bisa melebar ke segala penjuru. Kesiapan kita saat ini adalah dengan mengerahkan tiga kapal perang Bung Tomo Class dan satu kapal perang KRI Fatahillah Class bersama sejumlah Kapal Cepat Rudal dan Parchim Class.

Meski kita sudah memiliki ratusan KRI berbagai jenis tetapi untuk striking force jelas masih kurang, apalagi untuk memenuhi kebutuhan tiga armada tempur. Maka lima tahun kedepan seyogyanya minimal sudah tersedia lima kapal perang kelas real frigat. Sementara armada kapal selam kita dalam lima tahun kedepan sudah bisa mencapai 8 unit.

Menhan kita yang baru ini diyakini bisa mengambil keputusan yang cepat, tepat, lugas dan cerdas. Lima tahun kedepan ini adalah pertaruhan pemenuhan MEF, baru sekedar kebutuhan minimal.

Mestinya pola pikir kita tidak dalam rangka memenuhi target MEF lagi tapi lebih dari itu, menuju kekuatan pertahanan yang disegani. Jenderal Prabowo Subianto punya visi besar itu.

Jarrakpossumatera.com/lle

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

FRONT MAHASISWA PALEMBANG PECAT ERICK THOHIR

Published

on

By

Palembang, Jarrakpossumatera.com,- Indonesia adalah negara dari berbagai Macam Suku Bangsa. yang banyak memiliki perbedaan tapi tidak berarti mengalami kemunduran. Potensi dan kemampuan Generasi Bangsa harus nya dijunjung tinggi dan dihargai oleh Pemimpin dan pejabat Negara . apakah Indonesia sudah kekurangan orang orang Hebat, sehingga Bapak Mentri BUMN yang terhormat lebih memilih Warga Negara Asing untuk menjadi direksi dan Komisaris di BUMN dari pada generasi Indonesia sendiri. kami dari front Mahasiswa Palembang mengecam keras dengan segala kebijakan Mentri BUMN dalam kebijakan nya.

1 Erick Thohir Mengangkat WNA menjadi Direksi dan Komisaris BUMN, adalah langkah mundur dan blunder bagi bangsa ini dan bagi Pemerintahan Jokowi.

  1. Erick Thohir tidak percaya pada kemampuan bangsa sendiri, itu adalah sikap dan cara berpikir orang yg bermental inferior.
  2. Kami Mahasiswa merasa tersinggung dan merasa bahwa Erick Thohir tidak menghargai Anak Bangsa kita.
  3. WNA menjadi direksi dan komisaris BUMN, tidak menjamin BUMN akan maju. Tidak menjadi jaminan ukuran profesionalitas dan kehebatan keahlian mereka.
  4. Janji Pemerintahan Jokowi periode kedua, untuk membangun SDM yg unggul, akhirnya menjadi omong kosong belaka.
  5. Karena itu, kami Mahasiswa Indonesia menyatakan sikap:
  • Pecat WNA yang menjadi Direksi dan Komisaris BUMN
  • Pecat Erick Thohir, Menteri yang bermental Inferior dan membiarkan BUMN dikelola orang asing.

Kami dari Front Mahasiswa Palembang menolak dan mengutuk keras kebijakan Erich Thohir yang Mengangkat WNA menjadi Direksi dan Komisaris BUMN, adalah langkah Mundur dan Blunder bagi Bangsa ini dan bagi Pemerintahan Jokowi.
kami sebagai generasi bangsa merasa tersinggung apakah di negeri kami sudah tidak lagi orang orang yang berpotensi untuk menjadi Direksi dan Komisaris di BUMN .

  • Pecat WNA yang menjadi Direksi dan Komisaris BUMN
  • Pecat Erick Thohir, Menteri yang bermental Inferior dan membiarkan BUMN dikelola orang asing.

PALEMBANG 27 JUNI 2020

KAMI YANG TERGABUNG FRONT MAHASISWA PALEMBANG

Sumber : Presrilis FMP

Editor : DN

Continue Reading

Berita

KRASS dan STN Minta Segera Selesaikan Konflik Agraria di Sumatera selatan

Published

on

By

Palembang, Jarrakpossumatera. com|Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS) bersama Serikat Tani Nasional (STN) menggelar Konferensi Pers melalu media Zoom Meeting terkait pembunuhan, penganiayaan, penangkapan/kriminalisasi dan penyiraman air keras kepada Petani yang berjuang keadilan hak atas tanah. Senin (22/6/2020).

Dedek Chaniago Sekretaris Jendral KRASS mengatakan belum habis jasad 2 petani Kabupaten Lahat Desa Pagar Batu dalam kubur menyatu dengan tanah, belum sembuh total luka penganiayaan juga petani pagar baru, belum keluar 4 petani/warga Palembang yang dipenjara, serta 4 petani di Muaraenim Desa Tanjung Agung baru-baru ini ditangkap. “Kemudian 2 hari yang lalu, Petani Oku Timur Desa Campang tiga ulu (Anggota STN Oku Timur) yang sedang berjuang keadilan hak atas tanah melawan PT. LPI (perkebunan tebu) di siram air keras oleh orang tak dikenal” terang Dedek.

Dedek menambahkan peristiwa di atas adalah kesemuanya itu masuk dalam persoalan konflik agraria yang KRASS dampingi bersama serikat tani yang menyatu dalam KRASS. Ada 9 Kasus 7 Kabupaten (Muba Desa Sumber Mulya. OKI Desa Jerambah Rengas, Tulung Seluang, Lebung Hitam, Riding, Tirtamulya, Marga Tani. Muaraenim Desa Karang mulya, Sumber mulya, Pagar dewa, Karang agung, Tanjung Agung. Lahat Desa Pagar batu. Empat Lawang Desa Tanjung kupang baru, Sugi waras. Muratara Desa Tebing tinggi. Oku Timur Desa Campang Tiga ulu. Palembang Kelurahan Alang-alang lebar) sedang berproses penyelesaian di Kanwil ATR/BPN SumSel. Namun sudah 7 bulan belum juga ada 1 pun yang bisa diselesaikan atau di tuntaskan”.

Lebih Jauh Dedek memaparkan
“Penyebab dari Konflik Agraria adalah perebutan Sumber Daya Alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan rasa keadilan. Data dari KRASS, luasan lahan di Sumatera Selatan 9jt hektar, 6jt nya dikuasai oleh Korporasi (perusahaan) dan hanya 1jt hektar saja masyarakat memilikinya”. Terang Dedek

Sementara Itu Muhammad Asri Lambo Ketua STN Sumatera Selatan menjelaskan “Merujuk pada UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, UUPA Nomor 5 Tahun 1960, TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 dan PP Nomor 86 Tahun 2018, kondisi diatas atas jelaslah ketimpangan penguasaan hak atas tanah antara segelintir orang yang berbadan hukum (korporasi) dengan Masyarakat (rakyat). Maka jalankan konstitusi atau manat UU itu, maka akan terwujud rasa keadilan hak atas tanah dengan REFORMA AGRARIA” Terang Asri

Asri Juga meminta kepada Aparat kepolisian untuk segera menangkap pelaku penyerangan cuka para kepada anggota STN desa Campang Tiga Ulu OKU Timur ” Segera Temukan Pelaku nya untuk pihak ke polisi dan untuk pemerintah daerah segar selesaikan Konflik Agraria yang Terjadi di OKU Timur antara masyarakat desa Campang Tiga Ulu denga PT LPI seluas 1322 Hektar.

Akhir nya konfrensi pers ini di Tutup dengan pemcaaan tuntutan utama .

  1. Usut tuntas pelaku dan sampai otak intelektual kekerasan dan pembunuhan yang dialami oleh petani.
  2. Stop Kriminalisasi terhadap petani yang sedang berjuang hak atas tanah.
  3. Segera Negara hadir dalam penyelesaian konflik agraria dan berikan rasa adil bagi Rakyat Tani.
  4. Jalankan dan wujudkan REFORMA AGRARIA SEJATI sesuai dengan amanah UU/Konsitusi kita Indonesia, sebagai solusi untuk kesejahteraan rakyat, penyelesain konflik dan mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (red)

  1. Usut tuntas pelaku dan sampai otak intelektual kekerasan dan pembunuhan yang dialami oleh petani.
  2. Stop Kriminalisasi terhadap petani yang sedang berjuang hak atas tanah.
  3. Segera Negara hadir dalam penyelesaian konflik agraria dan berikan rasa adil bagi Rakyat Tani.
  4. Jalankan dan wujudkan REFORMA AGRARIA SEJATI sesuai dengan amanah UU/Konsitusi kita Indonesia, sebagai solusi untuk kesejahteraan rakyat, penyelesain konflik dan mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat In
Continue Reading

Berita

DPP IMM Minta Partai Dan KPU Patuhi Putusan MK Soal Larangan Mantan Pecandu Narkoba Maju Pilkada

Published

on

By

Jakarta, jarrakpossumatera|  Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mendesak Partai Politik tidak mengusung mantan pengguna narkoba sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 9 Desember 2020. Sebab, Mahkamah Kontitusi (MK) sudah mengeluarkan putusan soal larangan tersebut.

Ketum DPP IMM Naji Prasetyo mengatakan, tidak hanya partai tapi juga penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus berpegang teguh apa yang sudah diputuskan MK itu. Keputusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut tidak boleh dilanggar. 

“Putusan MK itu harus menjadi perhatian penuh partai politik, KPU dan Bawaslu. Kita sebagai masyarat punya kewenangan mengawasi (putusan MK) ini,” ujar Naji saat dihubungi, Minggu (21/6/2020).

Menurut Naji, masyarakat sebagai pemilih calon kepala daerah harus menuntut partai politik dan penyelenggara Pemilu untuk tidak mengusung calon kepala daerah pecandu narkoba. Untuk itu , harus dibikin aturan dengan merujuk pada putusan MK, agar proses pelaksanaan Pilkada ini bersih dari calon-calon kepala daerah mantan pengguna barang haram tersebut.

“Kita sebagai pemilih harus menuntut komitmen partai. Partai harus punya peranan penting dalam proses aturan. Jadi ini tidak serta merta menjadi beban penyelenggara pemulu tapi komitmen partai yang punya domain penting untuk menghilangkan hal-hal (calon kepala daerah mantan pengguna narkoba) semacam itu,” katanya.

Lebih lanjut, Naji menambahkan bahwa Lembaga Pemantau Pemilu IMM sudah meminta KPU agar menuntut calon kepala daerah yang bakal berlaga di 170 daerah bersih dari obat-obatan terlarang. KPU tidak boleh membiarkan mantan pengguna narkoba lolos verifikasi. 

“Lembaga pemantau pemilu IMM juga mulai sudah menyarankan KPU untuk menuntut para calon agar bersih dari narkoba, yang berhububgan dengan obat-obatan terlarang,” tambah Naji.

Naji berharap, proses pelaksanaan Pilkada 9 Desember dilakukan dengan cara baik, bagus dan bermartabat. Cara-cara tersebut jangan hanya dipasrahkan kepada Penyelenggara Pemilu. 

“Tapi kita juga harus menuntut politisi dan partai politik melakikan cara baik, bagus dan bermatabat sehingga proses Pilkada berjalan baik, bagus dan bermartabat. Kita sebagai masyarakat punya kewenangan mengawasi. Kita akan melakukan pengawasan proses dan mekanisme yang sedang berjalan ini,” harap Naji. 

Untuk diketahui, MK sudah memutuskan mantan pengguna narkoba dilarang menjadi calon kepala daerah. Putusan MK ini berawal ketika mantan Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi, mengajukan permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal tersebut adalah larangan bagi seseorang dengan catatan tercela mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dan pemakai dan bandar narkoba dianggap perbuatan tercela.

MK menyebut pemakai narkoba dilarang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, kecuali dengan alasan kesehatan si pemakai yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter.

Selain pengguna dan bandar narkoba, perbuatan tercela dalam putusan Mahkamah tersebut juga termasuk judi, mabok dan berzina. (Red/Danu/JPS)

Editor : Utu

Continue Reading

Trending