LAMPUNG.JARRAKPOSSUMATERA – Adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Zonasi dinilai menghambat investasi di bidang maritim di Lampun.

Hal tersebut dikatakan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komunitas Masyarakat Maritim Indonesia (Kommari) Lampung, Mursaidin Al Bantani usai menggelar rapat koordinasi di PKOR, Way Halim, Sabtu (25/01/2020).

Karenannya, organisasi yang fokus pada pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat maritim itu, meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melakukan peninjauan ulang Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi batu sandungan pengembangan di bidang maritim.

“Ada Perda nomor 1 tahun 2018 tentang Zonasi yang menjadi batu sandungan pengembangan di bidang maritim. Karenannya, kami meminta agar pemerintah mereview Perda tersebut,” kata pemilik sapaan beken Miko itu sebagimana dikutip jarrakposlampung.com group jarrakpossumatera.com.

Menurut Miko, Kommari hadir berbeda dengan organisasi serupa yang lebih dulu lahir yang fokus pada nelayan. Kommari justru jangkauannya lebih luas, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan maritim, termasuk wisata bahari dan pengelolaan, pemasaran hasil tangkapan nelayan.

“Kami pernah menanyakan langsung kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terkait jumlah tangkapan ikan di wilayah perairan Lampung. PSDKP tidak mampu mengcover potensi hasil tangkap di Lampung, karena hasil tangkap ikan di wilayah perairan Lampung langsung di bawa ke luar. Lantaran kita tidak punya pelabuhan nelayan yang menggunakan kapal besar,” jelas Miko.

Investor, lanjut Miko, tidak bisa membuat landasan kapal diatas 30 gross tonnage (GT), karena terbentur Perda nomor 1 tahun 2018. Padahal, kata Miko, hal tersebut jelas merugikan daerah yang semestinya ada potensi Pendapatan disitu.

“Untuk itu kita mendorong infrakstruktur di bidang maritim terbangun agar ada PAD yang masuk ke Pemerintah,” ujarnya.

Terkait potensi wisata, lanjut Miko, pihaknya juga telah menerima banyak atensi dari berbagai investor terkait pengembangan wisata bahari. Apalagi, kata Miko, saat ini berkaitan dengan pembagian zona tersebut, saat ini pengawasan terhadap implementasinya sangat lemah.

“Ya, perda itu terkesan hanya untuk menutup peluang investasi. Toh pengawasannya sangat lemah, terbukti saat ini beberapa zona sudah beralih funfsi,” pungkasnya. (tim)

Editor: arie