Connect with us

Berita

KPK Harus Ungkap Keterlibatan Komisioner KPU Lainnya

Published

on

LAMPUNG.JARRAKPOSSUMATERA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat dukungan dalam mengungkap jaringan mafia di tubuh Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisioner KPU RU, Wahyu Stiawan. Kali ini dukungan datang dari Masyarakat Peduli Demokrasi (MPD) Lampung.

Salahsatu penggiat MPD Lampung, Jupri mengatakan, pihaknya mendukung penuh KPK untuk mengungkap jaringan gelap di tubuh penyelenggara pemilu, yang ia sebut sebagai mafia demokrasi.

“KPK harus bekerja lebih keras lagi dalam mengungkap dan perkembangan kasus ini. Perlu diketahui bahwa dalam konteks pengambilan keputusan di KPU bersifat kolektif kolegial. Artinya, seluruh komisioner punya andil untuk keputusan. Sangat mungkin keterlibatan oknum lainnya, tidak mungkin Wahyu bekerja sendiri,” kata mantan Komisioner KPU Mesuji itu kepada jarrakposlampung.com melalui sambungan telepon, Minggu (12/01/2020).

Jupri yang mengaku sedang dalam perjalanan menuju Jakarta guna memberikan dukungan terhadap gedung merah putih menuturkan, gerakan yang dilakukan oleh pihaknya adalah bentuk dari public responsibility. Sebab, kata dia, OTT terhadap Wahyu Setiawan diakui atau tidak telah meruntuhkan kepercayaan publik terhadap KPU.

“Kami mensinyalir persoalan karut-marut di KPU tidak hanya sebatas perkara PAW yang menjerat Wahyu Setiawan. Akan tetapi juga ada korelasinya dengan proses rekrutmen KPU se Indonesia. KPK harus kembangkan kasus tersebut, mengingat banyak persoalan dalam proses rekrutmen beberapa waktu lalu, seperti di Papua, Jawa Tengah dan Lampung. Ini tidak mungkin dilakukan oleh Wahyu Setiawan seorang diri,” tuturnya.

Pada proses rekrutmen, lanjutnya, memang sudah di tangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tetapi, kata Jupri, persoalan tersebut belum tuntas. Bahkan, pihaknya mensinyalir KPU justru menumbalkan orang daerah sehingga di pecat oleh DKPP.

“Belum lagi persoalan di Lampung, dimana Esty Nur Fatonah hanya di beri peringatan tertulis dan pembinaan, padahal jelas ada saksi dan bukti jika yang bersangkutan terima suap dan menjanjikan kelulusan bagi peserta seleksi KPU kabupaten/kota. Ini ada apa?” ungkapnya.

Terkait suap dalam proses PAW yang menjerat Wahyu Setiawan, lanjut Jupri, pihaknya mensinyalir keterlibatan komisoner lain. Hal itu terlihat dari kode percakapan Wahyu dan kepercayaan diri Wahyu yang sangat mudah meyakinkan Hasto Kristianto. Tidak logis jika tidak ada jaminan dari komisioner lainnya.

“Tidak mungkin Hasto percaya dengan seorang Wahyu jika tidak didukung komisioner lain. Tidak mudah meyakinkan tokoh sekelas Hasto jika tidak ada komunikasi dengan yang lain. KPK harus ungkap ini semua, tentu semangatnya demi terciptanya demokrasi yang bersih,” ujar Jupri.

Diketahui, desakan agar KPK mengembangkan kasus KPU terus mengalir. Sebelumnya, Direktur Legal Culture Institute ( LeCI), M Rizqi Azmi mengatakan, KPK perlu melakukan investigasi mendalam terkait keterlibatan komisioner KPU lain dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDI Perjuangan.

“Kami menyesalkan struktur KPU yang ikut bermain dalam kasus suap PAW dan menjadi catatan terburuk di awal tahun terkait proses demokrasi di indonesia. Oleh karena itu kami meminta harus diadakan investigasi mendalam terkait keterlibatan komisioner KPU lainnya,” ujar Rizqi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/1/2020).

Rizqi menilai, keterlibatan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan tidak berdiri sendiri dalam kasus ini. (tim)

Editor : Ariyadi Ahmad

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

TEC Gelar Silaturahmi Bersama Umat Kristiani, Pengusaha Online, dan Perwakilan Pedagang Pasar Kalianda

Published

on

By

LAMPUNG, WWW.JARRAKPOSSUMATERA.com-Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung H. Tony Eka Candra (TEC) menggelar silaturahmi bersama Umat Kristiani Kabupaten Lampung Selatan, Himpunan Pengusaha Online (HIPO) Lampung Selatan, dan Perwakilan Pelaku Usaha dan Pedagang Pasar Kalianda Lampung Selatan, Senin (3/8/2020).

Acara yang berlangsung secara terpisah, dengan tetap menerapkan Standar Protokol Kesehatan Covid-19. Tony Eka Candra (TEC) mengawali pertemuan dengan menyapa perwakilan Umat Kristiani Lampung Selatan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan para pengusaha Online Lampung Selatan yang dipusatkan diaula DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Selatan, lalu dilanjutkan pada malam hari bersilaturahmi dengan para perwakilan Pelaku Usaha dan Pedagang Pasar Kalianda yang dipusatkan di Yayasan Ikatan Sosiawan Sosiawati Kalianda (ISTIDA) Kabupaten Lampung Selatan.

Foto; Rec.dok

Hadir dalam kesempatan penuh kekeluargaan tersebut, para Stake Holder dan perwakilan umat Katolik dan umat Protestan dari seluruh Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Selatan yakni Pdt Sutikno, Pdt Joko Samuel, Pdt Simon Munaji, Pdt Eko, Pdt Suhardi Rabianto, Antonius Benny Raharjo, Ketua HIPO Lampung Selatan Hipni Adam, Ketua Yayasan ISTIDA Lampung Selatan Juandi (Ko Iwa) serta para undangan lainnya.

Hadir juga fungsionaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung H. Riza Mirhadi beserta jajaran, Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Selatan Brigjend TNI (Purn) Agus Haryono Kholil beserta jajaran Dewan Pertimbangan, juga hadir para Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung Selatan serta Jajaran TEC TEAM.

Foto ; Rec.dok

Dalam sambutannya TEC menyambut hangat dan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara silaturahmi dan dukungan dari Perwakilan Umat Kristiani, Para Pengusaha Online, dan Para Pelaku Usaha dan Pedagang Pasar Kalianda kepada dirinya yang akan maju menjadi Calon Bupati dalam Pilkada Lampung Selatan 2020 mendatang.

Bakal Calon Bupati Lampung Selatan ini mengungkapkan, dengan adanya do’a dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, akan memberikan kontribusi, motivasi dan semangat juang yang besar baginya untuk terus berikhtiar maju menjadi Bupati Lampung Selatan kedepan.

Foto; Rec.dok

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya siap untuk menghibahkan waktu, pikiran dan tenaga, serta memberikan pengabdian terbaik untuk Kabupaten Lampung Selatan. Insya Allah apabila takdir Tony-Antoni terpilih pada Pilkada Kabupaten Lampung Selatan 9 Desember 2020 mendatang, bersama seluruh elemen masyarakat, Tony-Antoni bertekad menjadikan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Kabupaten ‘termaju’ di Provinsi Lampung yang Aman, Maju, Mandiri, Sejahtera, Berkeadilan, Berdaya saing, dan Bermartabat,” pungkas TEC.

Redaksi-Seno

Continue Reading

Berita

Bank Banten MOU dengan Law Firm Gindha Ansori Wayka-Thamaroni Usman

Published

on

By

BANDAR LAMPUNG, WWW.JBM.co.id ||Dalam rangka menyelesaikan persoalan dengan Pihak Ketiga terkait Penyelesaian kredit, PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Penyediaan Jasa Pihak Ketiga (Penyelesaian Kredit) dengan rekanan yang berasal dari Kantor Hukum (Law Firm) Gindha Ansori Wayka-Thamaroni Usman dan Rekan.

” Alhamdulillah, Bank Banten memberi kesempatan dan mempercayakan kepada kantor hukum kami untuk menangani dan membantu pihak bank terkait persoalan penyelesaian Kredit selama ini” papar Direktur Law Firm Gindha Ansori Wayka, Selasa, 04/08/2020 di Bandar Lampung.

Lebih lanjut Gindha yang di dampingi Thamaroni Usman, SH. MH dan Tim lapangan Redi Novaldianto, SP serta Fahrur Rozie, SE menjelaskan bahwa ruang lingkup kegiatannya terkait penanganan kredit selama ini terkait pinjaman eks nasabah Bank Pundi sebelum di akuisisi atau di merger oleh Bank Banten.

” Debitur yang kita tangani khusus terkait eks nasabah Bank Pundi sebelum di akuisisi oleh Bank Banten yang hingga hari ini belum menyelesaikan kewajibannya kepada Bank Banten”, Ujar Advokat Muda Terkenal ini.

Perjanjian Penyediaan Jasa Pihak Ketiga (Penyelesaian Kredit) ditandangani oleh Direktur Utama dan Direktur Bank Banten, dan Pihak Law Firm dengan nomor Perjanjian 065/PKS/DIR-BB/VII/2020 dan Nomor: 6523/LF-GAW-TU/VII/2020.

“Perjanjian Kerjasamanya selama 1 (satu) tahun hingga 2021dan sudah ditandatangani, sehingga tim dapat langsung bekerja di lapangan”, lanjut Praktisi dan Akademisi ini.

Gindha berharap bahwa para Debitur/Nasabah dapat bekerja sama dengan baik, sehingga kehadiran Law Firm Gindha Ansori Wayka-Thamaroni Usman dapat benar-benar memberikan solusi kepada kedua belah pihak.

“kita berharap para Debitur/Nasabah dapat kooperatif dengan tim di lapangan, sehingga ada jalan keluar terbaik yang ditempuh dan menguntungkan baik pihak Bank Banten maupun Debitur/Nasabah itu sendiri”, pungkasnya.

Redaksi-Seno

Continue Reading

Berita

Perseteruan Bupati Nanang Ermanto VS Kades Sutrimo ; Arsip Ijazah Asli Nanang Tidak Ada di SMAN 9 Bandar Lampung ?

Published

on

By

LAMPUNG, WWW.JARRAKPOSSUMATERA.comPolemik antara Nanang Ermanto dengan Sutrimo mengenai kabar dan atau issue adanya dugaan ijazah palsu Nanang Ermanto saat menjadi anggota DPRD di Lampung Selatan, yang saat ini Nanang Ermanto sebagai Bupati Lampung Selatan sedangkan Sutrimo selaku Kepala Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan ini tengah menghangat dan viral.

Usai Sutrimo mengungkap hasil investigasi LSM nya kepada media dan publik, pihak Nanang Ermanto diketahui membawa masalah tersebut ke ranah hukum, melalui pengacaranya Nanang Ermanto melaporkan Sutrimo ke Polisi.

Perseteruan tersebut membuat sejumlah pihak berspekulasi, dari yang menilai isu ini sengaja dilontarkan menjelang Pilkada Lampung Selatan yang akan digelar ahir tahun ini.

Penuturan seorang warga di Jati Agung  mengatakan, “biasa, menjelang pilkada, ada saja pihak-pihak yang memanfaatkan moment ini untuk kepentingan kelompoknya,” kata Rizal, warga Jati Agung seperti dilansir dari media pikiranlampung.com

Selain itu ada juga yang menilai kasus ini adalah kasus hukum biasa. Yang mana Bupati telah dicemarkan dengan isu dugaan ijazah palsu.

” Wajar saja, kalau pak Bupati, melaporkan kapala desa Sutrimo,” ujar Warno warga Jati Mulyo.

Sepertinya untuk menyudahi perseteruan ini, masing masing pihak harus berpijak kepada kepentingan masyarakat umum. Sehingga, kasus ini harus dibuka secara transparan.

Untuk mengungkap agar semua terbuka dan jelas, media mencoba menggali lebih dalam dan berupaya meminta keterangan dari pihak yang terkait

Berikut hasil keterangan yang berhasil dihimpun oleh tim awak media, salah satunya adalah SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang dulunya sebagai SMA Negeri 5 Bandar Lampung, karena sekolah merupakan  lembaga yang secara resmi mengeluarkan ijazah Nanang Emanto. Karena pada saat ijazah dikeluarkan di tahun 1987, sekolah SMA Tunas Harapan tempat Nanang menimba ilmu, dan masih menginduk pada SMA Negeri 5 Tanjung Karang saat itu.

Kepala sekolah SMA Negeri 9 Bandar Lampung, Suharto kepada tim media saat ditanya apakah ijazah atas nama Nanang Ermanto ada arsipnya yang aslinya di sekolah tersebut. Melalui pesan WhatsAppnya dia menjawab.”Informasi dari KTU tidak ada mas”, masih dilansir dari media pikiranlampung.com

Pesan tersebut dijawab singkat oleh kepala sekolah.

Akan tetapi, hal itu menjadi petunjuk untuk membuka fakta sebenarnya isu dugaan ijazah palsu yang menjadi polemik berkepanjangan tersebut.

Sementara itu awak media belum berhasil mendapat keterangan dari sekolah SMA Tunas Harapan saat media berkunjung ke lembaga itu, sekolahnya sudah bubar dan berganti lembaga menjadi STKIP AL – ITB.

Foto ; ilustrasi sekolah

Seperti dikutip dari media pikiranlampung.com pada Selasa 4 Agustus 2020, menerangkan bahwa menurut pimpinan perguruan tinggi itu, SMA Tunas Harapan sudah bubar 2 bulan lalu  karena tidak ada murid.

“Secara kelembagaan STKIP AL-ITB tidak ada kaitan dengan Tunas Harapan”, katanya

Redaksi-Seno

Sumber/laporan ; tim

Continue Reading

Trending