Connect with us

Uncategorized

Mantan Gubernur Riau Annas Maamun Dalam Kenangan di Zamannya dan Kondisi Saat ini

Published

on

3 Nopember 2019

Oleh : Indrawati

RIAU- jarrakpossumatera.com-Annas Maamun mantan Gubernur Riau masa bakti 19 Februari 2014 – 25 September 2014 ( sumber : wikipedia) yang kini mendekam di lapas Sukamiskin saat ini sedang alami sakit. Mantan Ketua DPRD dan Bupati dua periode ini saat baru menjabat 7 bulan sebagai Gubernur Riau telah divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Bandung karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus suap alih fungsi kawasan hutan senilai Rp 5 miliar di Riau.

Dikutip dari merdeka. com, Annas Maamun pria kelahiran 17 April 1940 ini sempat mengajar sebagai guru di SMP Negeri Bagansiapiapi dari tahun 1960 hingga 1964. Karir politik Annas Maamun dimulai sejak dia menjabat sebagai pelaksana tugas Camat Rumbai pada tahun 1986.

Bapak dari 10 orang anak ini terus mengembangkan karir politiknya hingga akhirnya menempati posisi ketua DPRD Kabupaten Bengkalis dari tahun 1999 sampai 2001.

Setelah itu Annas Maamun diangkat sebagai ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2001 sampai 2005. Pada tahun 2006 Annas kemudian dilantik secara resmi sebagai Bupati Rokan Hilir.Setelah itu Annas Maamun diangkat sebagai ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2001 sampai 2005. Pada tahun 2006 Annas kemudian dilantik secara resmi sebagai Bupati Rokan Hilir.
Lalu, pada tanggal 19 Februari 2014 Annas Maamun dilantik menjadi Gubernur Riau yang baru dan resmi berhenti dari jabatannya sebagai Bupati Rokan Hilir.

Selama karirnya, Annas Maamun telah berhadapan dengan beberapa isu penting, seperti dugaan pelecehan seksual, nepotisme, dan korupsi. Annas dilaporkan telah melakukan pelecehan seksual terhadap puteri Soemardi Thaher yang merupakan mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Riau.

Terkait dengan situasi keadaan Annas Maamun saat ini dikabarkan bahwa dia sedang menderita sakit dan mesti berada di dalam klinik lapas Sukamiskin Bandung Jawa Barat. Bahkan dikabarkan annas meminta pihak yang melaporkannya atas kasus pelecehan seksual untuk datang ke lapas menjumpainya isunya seperti itu.

Untuk kabar ini saat dikonfirmasi kepada Wide Wirawaty, salah satu pihak yang melaporkan annas maamun untuk kasus pelecehan, mengiyakan kabar tersebut.
“Betul saya disampaikan pesan dari Annas Maamun melalui kawan saya, Usman wartawan yg saat itu mengunjungi Annas di Lapas Sukamiskin. Katanya Annas minta saya datang untuk jumpa saya langsung” ungkap Wide.
Saat ditanya untuk apa Annas berpesan ingin jumpa langsung Wide menjawab “saya tidak tahu pasti, mungkin karna annas maamun sudah tua mau minta maaf langsung atas Dugaan Perbuatannya dan fitnah dia pada saya. Tapi saya belum ada jumpa annas di lapas” pungkas Wide.

Www.jarrakpossumatera.LlE

Editor : Uta

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

FRONT MAHASISWA PALEMBANG PECAT ERICK THOHIR

Published

on

By

Palembang, Jarrakpossumatera.com,- Indonesia adalah negara dari berbagai Macam Suku Bangsa. yang banyak memiliki perbedaan tapi tidak berarti mengalami kemunduran. Potensi dan kemampuan Generasi Bangsa harus nya dijunjung tinggi dan dihargai oleh Pemimpin dan pejabat Negara . apakah Indonesia sudah kekurangan orang orang Hebat, sehingga Bapak Mentri BUMN yang terhormat lebih memilih Warga Negara Asing untuk menjadi direksi dan Komisaris di BUMN dari pada generasi Indonesia sendiri. kami dari front Mahasiswa Palembang mengecam keras dengan segala kebijakan Mentri BUMN dalam kebijakan nya.

1 Erick Thohir Mengangkat WNA menjadi Direksi dan Komisaris BUMN, adalah langkah mundur dan blunder bagi bangsa ini dan bagi Pemerintahan Jokowi.

  1. Erick Thohir tidak percaya pada kemampuan bangsa sendiri, itu adalah sikap dan cara berpikir orang yg bermental inferior.
  2. Kami Mahasiswa merasa tersinggung dan merasa bahwa Erick Thohir tidak menghargai Anak Bangsa kita.
  3. WNA menjadi direksi dan komisaris BUMN, tidak menjamin BUMN akan maju. Tidak menjadi jaminan ukuran profesionalitas dan kehebatan keahlian mereka.
  4. Janji Pemerintahan Jokowi periode kedua, untuk membangun SDM yg unggul, akhirnya menjadi omong kosong belaka.
  5. Karena itu, kami Mahasiswa Indonesia menyatakan sikap:
  • Pecat WNA yang menjadi Direksi dan Komisaris BUMN
  • Pecat Erick Thohir, Menteri yang bermental Inferior dan membiarkan BUMN dikelola orang asing.

Kami dari Front Mahasiswa Palembang menolak dan mengutuk keras kebijakan Erich Thohir yang Mengangkat WNA menjadi Direksi dan Komisaris BUMN, adalah langkah Mundur dan Blunder bagi Bangsa ini dan bagi Pemerintahan Jokowi.
kami sebagai generasi bangsa merasa tersinggung apakah di negeri kami sudah tidak lagi orang orang yang berpotensi untuk menjadi Direksi dan Komisaris di BUMN .

  • Pecat WNA yang menjadi Direksi dan Komisaris BUMN
  • Pecat Erick Thohir, Menteri yang bermental Inferior dan membiarkan BUMN dikelola orang asing.

PALEMBANG 27 JUNI 2020

KAMI YANG TERGABUNG FRONT MAHASISWA PALEMBANG

Sumber : Presrilis FMP

Editor : DN

Continue Reading

Berita

KRASS dan STN Minta Segera Selesaikan Konflik Agraria di Sumatera selatan

Published

on

By

Palembang, Jarrakpossumatera. com|Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS) bersama Serikat Tani Nasional (STN) menggelar Konferensi Pers melalu media Zoom Meeting terkait pembunuhan, penganiayaan, penangkapan/kriminalisasi dan penyiraman air keras kepada Petani yang berjuang keadilan hak atas tanah. Senin (22/6/2020).

Dedek Chaniago Sekretaris Jendral KRASS mengatakan belum habis jasad 2 petani Kabupaten Lahat Desa Pagar Batu dalam kubur menyatu dengan tanah, belum sembuh total luka penganiayaan juga petani pagar baru, belum keluar 4 petani/warga Palembang yang dipenjara, serta 4 petani di Muaraenim Desa Tanjung Agung baru-baru ini ditangkap. “Kemudian 2 hari yang lalu, Petani Oku Timur Desa Campang tiga ulu (Anggota STN Oku Timur) yang sedang berjuang keadilan hak atas tanah melawan PT. LPI (perkebunan tebu) di siram air keras oleh orang tak dikenal” terang Dedek.

Dedek menambahkan peristiwa di atas adalah kesemuanya itu masuk dalam persoalan konflik agraria yang KRASS dampingi bersama serikat tani yang menyatu dalam KRASS. Ada 9 Kasus 7 Kabupaten (Muba Desa Sumber Mulya. OKI Desa Jerambah Rengas, Tulung Seluang, Lebung Hitam, Riding, Tirtamulya, Marga Tani. Muaraenim Desa Karang mulya, Sumber mulya, Pagar dewa, Karang agung, Tanjung Agung. Lahat Desa Pagar batu. Empat Lawang Desa Tanjung kupang baru, Sugi waras. Muratara Desa Tebing tinggi. Oku Timur Desa Campang Tiga ulu. Palembang Kelurahan Alang-alang lebar) sedang berproses penyelesaian di Kanwil ATR/BPN SumSel. Namun sudah 7 bulan belum juga ada 1 pun yang bisa diselesaikan atau di tuntaskan”.

Lebih Jauh Dedek memaparkan
“Penyebab dari Konflik Agraria adalah perebutan Sumber Daya Alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan rasa keadilan. Data dari KRASS, luasan lahan di Sumatera Selatan 9jt hektar, 6jt nya dikuasai oleh Korporasi (perusahaan) dan hanya 1jt hektar saja masyarakat memilikinya”. Terang Dedek

Sementara Itu Muhammad Asri Lambo Ketua STN Sumatera Selatan menjelaskan “Merujuk pada UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, UUPA Nomor 5 Tahun 1960, TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001 dan PP Nomor 86 Tahun 2018, kondisi diatas atas jelaslah ketimpangan penguasaan hak atas tanah antara segelintir orang yang berbadan hukum (korporasi) dengan Masyarakat (rakyat). Maka jalankan konstitusi atau manat UU itu, maka akan terwujud rasa keadilan hak atas tanah dengan REFORMA AGRARIA” Terang Asri

Asri Juga meminta kepada Aparat kepolisian untuk segera menangkap pelaku penyerangan cuka para kepada anggota STN desa Campang Tiga Ulu OKU Timur ” Segera Temukan Pelaku nya untuk pihak ke polisi dan untuk pemerintah daerah segar selesaikan Konflik Agraria yang Terjadi di OKU Timur antara masyarakat desa Campang Tiga Ulu denga PT LPI seluas 1322 Hektar.

Akhir nya konfrensi pers ini di Tutup dengan pemcaaan tuntutan utama .

  1. Usut tuntas pelaku dan sampai otak intelektual kekerasan dan pembunuhan yang dialami oleh petani.
  2. Stop Kriminalisasi terhadap petani yang sedang berjuang hak atas tanah.
  3. Segera Negara hadir dalam penyelesaian konflik agraria dan berikan rasa adil bagi Rakyat Tani.
  4. Jalankan dan wujudkan REFORMA AGRARIA SEJATI sesuai dengan amanah UU/Konsitusi kita Indonesia, sebagai solusi untuk kesejahteraan rakyat, penyelesain konflik dan mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (red)

  1. Usut tuntas pelaku dan sampai otak intelektual kekerasan dan pembunuhan yang dialami oleh petani.
  2. Stop Kriminalisasi terhadap petani yang sedang berjuang hak atas tanah.
  3. Segera Negara hadir dalam penyelesaian konflik agraria dan berikan rasa adil bagi Rakyat Tani.
  4. Jalankan dan wujudkan REFORMA AGRARIA SEJATI sesuai dengan amanah UU/Konsitusi kita Indonesia, sebagai solusi untuk kesejahteraan rakyat, penyelesain konflik dan mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat In
Continue Reading

Berita

DPP IMM Minta Partai Dan KPU Patuhi Putusan MK Soal Larangan Mantan Pecandu Narkoba Maju Pilkada

Published

on

By

Jakarta, jarrakpossumatera|  Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mendesak Partai Politik tidak mengusung mantan pengguna narkoba sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 9 Desember 2020. Sebab, Mahkamah Kontitusi (MK) sudah mengeluarkan putusan soal larangan tersebut.

Ketum DPP IMM Naji Prasetyo mengatakan, tidak hanya partai tapi juga penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus berpegang teguh apa yang sudah diputuskan MK itu. Keputusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut tidak boleh dilanggar. 

“Putusan MK itu harus menjadi perhatian penuh partai politik, KPU dan Bawaslu. Kita sebagai masyarat punya kewenangan mengawasi (putusan MK) ini,” ujar Naji saat dihubungi, Minggu (21/6/2020).

Menurut Naji, masyarakat sebagai pemilih calon kepala daerah harus menuntut partai politik dan penyelenggara Pemilu untuk tidak mengusung calon kepala daerah pecandu narkoba. Untuk itu , harus dibikin aturan dengan merujuk pada putusan MK, agar proses pelaksanaan Pilkada ini bersih dari calon-calon kepala daerah mantan pengguna barang haram tersebut.

“Kita sebagai pemilih harus menuntut komitmen partai. Partai harus punya peranan penting dalam proses aturan. Jadi ini tidak serta merta menjadi beban penyelenggara pemulu tapi komitmen partai yang punya domain penting untuk menghilangkan hal-hal (calon kepala daerah mantan pengguna narkoba) semacam itu,” katanya.

Lebih lanjut, Naji menambahkan bahwa Lembaga Pemantau Pemilu IMM sudah meminta KPU agar menuntut calon kepala daerah yang bakal berlaga di 170 daerah bersih dari obat-obatan terlarang. KPU tidak boleh membiarkan mantan pengguna narkoba lolos verifikasi. 

“Lembaga pemantau pemilu IMM juga mulai sudah menyarankan KPU untuk menuntut para calon agar bersih dari narkoba, yang berhububgan dengan obat-obatan terlarang,” tambah Naji.

Naji berharap, proses pelaksanaan Pilkada 9 Desember dilakukan dengan cara baik, bagus dan bermartabat. Cara-cara tersebut jangan hanya dipasrahkan kepada Penyelenggara Pemilu. 

“Tapi kita juga harus menuntut politisi dan partai politik melakikan cara baik, bagus dan bermatabat sehingga proses Pilkada berjalan baik, bagus dan bermartabat. Kita sebagai masyarakat punya kewenangan mengawasi. Kita akan melakukan pengawasan proses dan mekanisme yang sedang berjalan ini,” harap Naji. 

Untuk diketahui, MK sudah memutuskan mantan pengguna narkoba dilarang menjadi calon kepala daerah. Putusan MK ini berawal ketika mantan Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi, mengajukan permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal tersebut adalah larangan bagi seseorang dengan catatan tercela mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dan pemakai dan bandar narkoba dianggap perbuatan tercela.

MK menyebut pemakai narkoba dilarang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, kecuali dengan alasan kesehatan si pemakai yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter.

Selain pengguna dan bandar narkoba, perbuatan tercela dalam putusan Mahkamah tersebut juga termasuk judi, mabok dan berzina. (Red/Danu/JPS)

Editor : Utu

Continue Reading

Trending