Siap Mainkan ; Noktah Hitam Demokrasi

Oleh :
J U P R I
Mantan Komisioner KPU Mesuji

ORANG baik tidak boleh diam. Ya, karena diam terhadap kebatilan, bukan perkara yang baik. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, diam dan tunduk pada kezaliman akan berdampak buruk pada hasil pemilu itu sendiri.

Lalu, bagaimana ekspektasi masyarakat akan hasil pemilu yang berkualitas dapat terwujud? tentu penyelenggara pemilu itu sendiri yang harus menjawab.

Saat ini, tahapan Pilkada serentak 2020 telah memasuki proses rekrutmen penyelenggara adhoc, Panitia Penyelenggara Kecamata (PPK) dan Penitia Pemungutan Suara (PPS). Karenanya, orang membaik tidak boleh diam. Sebagai orang yang pernah berkecimpung di penyelenggaraan Pemilu saya berharap antusiasme masyarakat tetap tinggi dan tidak terpengaruh upaya main mata (siap mainkan) yang harus diakui jika hal tersebut adalah prilaku menyimpang yang merusak integritas penyelenggara pemilu.

Saya mengajak masyarakat umum. Ayo, daftarkan diri menjadi penyelenggara Pemilu dalam Pilkada 2020 mendatang. Tentunya, kesempatan terbuka lebar bagi yang mempunyai kompetensi dan integritas. Semangat untuk membangun demokrasi yang benar-benar bersih tidak boleh luntur.

Paswot ‘Siap Mainkan’ telah membuka mata kita, bahwa independensi penyelenggara Pemilu masih dibawah rupiah. Beberapa hari belakangan, masyarakat dipertontonkan dengan drama jual beli rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) yang bukan tidak mungkin hal serupa juga terjadi pada proses-proses lainnya di tubuh Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU).

Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK yang melibatkan salah satu komisioner, bukan tidak mungkin akan melebar dan menyeret komisioner lainnya. Terlebih kalimat ‘Siap Mainkan’ adalah kode bahwa bermain itu tidak mungkin seorang diri, sebab bermain membutuhkan fatner. Apalagi, kita tahu jika KPU itu Kolektif Kolegial.

Kendati demikian, tentu kita semua sepakat bahwa KPU adalah salahsatu lembaga penyelenggara Pemilu yang bersentuhan langsung dengan pemilih. Karenanya, lembaga ini tidak boleh kehilangan kepercayaan masyarakat. Saya pribadi meyakini bahwa masih banyak orang-orang baik, berintegritas dan kopenten dalam penyelenggaraan Pemilu yang akan mewujudkan ekspektasi masyarakat dalam upaya menciptakan pemilu yang bersih.

Menengok sejarah, sekitar tahun 2004, Mulyana W Kusuma sebagai seorang anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistic pemilu. Logistic untuk pemilu yang dimaksud yaitu kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi.

Setelah dilakukan pemeriksaan, badan dan BPK meminta dilakukan penyempurnaan laporan. Setelah dilakukan penyempurnaan laporan, BPK sepakat bahwa laporan tersebut lebih baik daripada sebelumnya, kecuali untuk teknologi informasi. Untuk itu, maka disepakati bahwa laporan akan diperiksa kembali satu bulan setelahnya.

Setelah lewat satu bulan, ternyata laporan tersebut belum selesai dan disepakati pemberian waktu tambahan. Di saat inilah terdengar kabar penangkapan Mulyana W Kusuma. Mulyana ditangkap karena dituduh hendak melakukan penyuapan kepada anggota tim auditor BPK, yakni Salman Khairiansyah. Dalam penangkapan tersebut, tim intelijen KPK bekerja sama dengan auditor BPK. Menurut versi Khairiansyah ia bekerja sama dengan KPK memerangkap upaya penyuapan oleh saudara Mulyana dengan menggunakan alat perekam gambar pada dua kali pertemuan mereka.

Penangkapan ini menimbulkan pro dan kontra. Salah satu pihak berpendapat auditor yang bersangkutan, yakni Salman telah berjasa mengungkap kasus ini, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa Salman tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut telah melanggar kode etik akuntan.

Sejarah berulang, awal 2020, masyarakat heboh atas penangkapan salah satu komisioner penyelenggara pemilu oleh KPK, tentu ini preseden buruk bagi proses demokrasi kita. Karenanya, orang baik tidak boleh diam. Tentu kalimat itu bukanlah legitimasi bahwa saya adalah orang baik, tapi kalimat itu adalah keyakinan saya bahwa masih banyak orang baik yang mampu berbuat baik.

KPU harus tetap mendapat tempat dan porsi di mata masyarakat sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas. Sebab itu, kita semua berkewajibantetap menjaga marwah lembaga tersebut. Mari kita kawal pergerakan lembaga ini sampai pada tahapan yang sekecil-kecilnya.

Penerimaan penyelenggara adhoc dari PPK sampai KPPS tidak boleh lagi (main-main). Tolak! slogan ‘Siap mainkan”, karena itu bahaya bagi kelangsungan demokrasi kita.

Dalam kolom singkat ini, saya juga berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengambil inisiatif pengawasan yang lebih ketat. Ya, Bawaslu jangan hanya bersifat mengawasi hal formil administratif saja, misalnya berkaitan dengan umur, ijasah, KTP dan seterusnya. Tentu, substansi pengawasan harus dititik beratkan pada hal teknis. Kita tidak boleh menutup mata, bahwa praktik titip menitip dalam proses rekrutmen sudah menjadi rahasia umum. Ini harus dihentikan!

Mengutip sebuah ungkapan, “Kalau tidak sekarang kapan lagi, jika bukan kita siapa lagi.” Yuk, berbuat baik mulai dari sekarang. Apa pun kapasitas kita, apa pun profesi pangkat dan jabatan kita. Sebab, tidak mungkin Soekarno dan Gusdur akan bangkit dari kuburnya untuk kembali mengajarkan kita tentang cita-cita besar demokrasi. Ya, kitalah penerus nafas dan perjuangan para pahlawan, tokoh dan para pendiri bangsa itu.

Wallahualam Bisawab

Editor : Ariyadi Ahmad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *