SUMATERA SELATAN

Tertinggi Secara Nasional, Sumsel Tetap Dongkrak Jumlah UPPB

PALEMBANG. JARRAKPOSSUMATERA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Dinas perkebunan terus berupaya menambah jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB).

Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil, Dinas Perkebunan Pemrov Sumsel, H Rudi Arpian mengatakan, meski secara Nasional jumlah UPPB yang terbentuk di Sumsel tahun 2019 tertinggi di banding wilayah lain.

“Ya, kita tetap berupaya menambah jumlah UPPB. Walaupun saat ini kita tertinggi dibanding wilayah lain, yaitu 217 UPPB. Kalimantan Selatan itu hanya 135 UPPB, Jambi 64 UPPB, Kalimantan Tengah 45 UPPB, Riau 27 UPPB, Kalimantan Barat 13 UPPB,” kata Rudi, Jumat (24/01/2020)

Dari 2862 Desa yang ada di Sumsel, lanjutnya, yang merupakan Desa sentra karet ada 2330 Desa, sedangkan penumbuhan UPPB baru setiap tahun terus meningkat, dimana pada tahun 2017 ada penambahan 26 UPPB baru, tahun 2018 ada 27 UPPB baru dan di Tahun 2019 kita membentuk 39 UPPB baru.

“Untuk tahun 2020 ini kita targetkan ada penambahan 50 UPPB baru. Pembentukan UPPB sangat erat kaitannya dengan upaya meningkatkan pendapatan petani karet. Sebab petani dapat menjual bokar kepada industri atau pabrik crumb rubber dengan harga tinggi,” kata dia.

Dalam pembentukan UPPB, jelas Rudi, yang terpenting dibuat susunan pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.

“Susunan pengurusnya ialah Ketua, Sekretaris dan Bendahara ditambah bidang-dang. Diantaranya, Bidang Pembelian dan Pemasaran, termasuk Bidang Teknis dan Pengawasan serta Bidang Saprodi. Dimana masing-masing bidang bertugas sesuai tupoksi yang ada di AD/ART UPPB,” jelas Rudi.

Rudi menuturkan, saat ini petani yang menjual bokar melalui UPPB mampu mendapatkan harga yang lebih tinggi Rp2.000 sampai Rp.3.000,- per kg. Sebelum ada UPPB, harga jual di petani mencapai Rp5.500-Rp6.500 per kg.

“Walaupun sudah ada perbedan harga namun masih banyak petani yang belum bergabung dengan UPPB terkendala karena dirinya sudah terikat dengan tengkulak. Ada pula faktor lainnya, seperti kurangnya informasi yang diterima petani terkait UPPB dan manfaatnya,” tuturnya.

Pemkab/Kota Harus Proaktif

Pihaknya berharap, Pemerintah Kabupaten/Kota bisa merangsang petani lainnya untuk mau bergabung di UPPB dengan memberikan semacam reward bagi mereka yang bergabung.

“Ya, reward nya bisa berupa bantuan bahan pembeku karet dan lain lain. Intinya ajak petani bergabung,” tegas dia.

Siketahui, Dinas Perkebunan Sumsel melalui dana APBN sudah banyak membantu petani karet yang sudah bergabung di UPPB berupa Bangunan Unit Pengolahan Hasil (UPH) dan Alat Pasca panen berupa pisau sadap, mangkok sadap, ring mangkok.

Selain itu, juga ada Bak Pembeku dan timbangan duduk 500 kg. Sementara dari Dinas Kab/Kota yang sering memberikan reward baru pemerintah kabupaten Muba dan untuk tahun 2020 ini nambah Kabupaten Banyuasin.

“Kita harapkan Kabupaten/Kota lainnya juga bisa menganggarkan bantuan untuk UPPB ini sesuai dengan himbauan Gubernur Sumatera Selatan,” pungkasnya. (danu)

Editor: arie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *